SANGIHE, Elnusanews – Anggaran pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan menyentuh angka Rp699,7 miliar (Rp699.794.467.531). Angka tersebut menjadi fondasi utama dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang kini resmi bergulir di meja legislatif.
Proyeksi pendapatan yang belum menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut akan ditopang oleh rencana belanja daerah sebesar Rp685,3 miliar (Rp685.321.476.602,31). Di sisi lain, pos penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp22,7 miliar dengan pengeluaran pembiayaan dipatok pada angka Rp37,1 miliar.
Peta kekuatan fiskal ini diletakkan di atas meja sidang oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, dalam Rapat Paripurna DPRD Sangihe yang digelar pada Selasa (4/8/2026).
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina, Pemkab Sangihe mengarahkan fokus anggaran 2027 untuk menjawab tantangan geografis. Pembangunan akan dititikberatkan pada penguatan konektivitas antar-pulau, optimalisasi sektor perikanan dan pertanian, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan fiskal tahun depan wajib berorientasi pada kepentingan publik melalui prinsip value for money. Setiap rupiah harus berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim,” ujar Bupati Michael Thungari saat memaparkan pengantar KUA-PPAS di hadapan legislatif.
Langkah strategis eksekutif ini langsung direspons cepat oleh pihak parlemen. Ketua DPRD Sangihe, Denny Roy Tampi, menegaskan bahwa legislatif siap berkomitmen menjaga ritme pembahasan agar APBD 2027 dapat disahkan tepat waktu.
Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar pada hari yang sama, DPRD Sangihe telah menyusun jadwal maraton yang ketat.
“Usai paripurna pengantar ini, agenda akan langsung bergerak ke Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Target akhirnya adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS 2027,” jelas Ketua DPRD.
Rapat paripurna krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Denny Roy Tampi, didampingi dua Wakil Ketua, Risald P. Makagansa dan Marvein Hontong, serta dihadiri oleh jajaran anggota dewan. Dari pihak eksekutif, hadir pula Pj. Sekda, para Asisten Setda, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Michael Thungari mengapresiasi kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi kedua lembaga ini adalah kunci utama untuk mengawal keberlanjutan pembangunan di Sangihe, meskipun daerah dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal. Semua proyeksi angka yang diajukan masih bersifat dinamis dan akan dimatangkan bersama dalam forum kemitraan demi kepentingan masyarakat Sangihe.
(OpMud)
